Israel Khawatir Bila Hosni Mubarak Lengser

Demo menuntut Hosni Mubrak turun (Washington Post)

Tak pelak lagi negara yang paling khawatir bila Presiden Hosni Mubarak jatuh dari kekuasaannya adalah Negara Zionist Israel, karena dapat mengancam keamanan negara itu.

Secara geografis, lebih 70% wilayah perbatasan Israel ‘dikepung’ oleh Mesir (Egypt), Yordania (Jordan), Libanon (Lebanon), Syria, dan Palestina. Sedangkan Arab Saudi berbatasan  dengan Semenanjung Sinai, Israel Selatan. Meskipun  dikelilingi oleh negara-negara Arab, Israel sukses memenangi perang melawan negara-negara Arab pada tahun 1947 dan perang enam hari 1967.

Israel mengamati dengan khawatir perkembangan protes anti pemerintah Mesir. Minggu pagi diberitakan terjadi ledakan di pipa gas di Mesir yang menyalurkan gas ke Israel, padahal 40 persen kebutuhan gas Israel dipasok oleh Mesir dengan harga murah, di bawah harga internasional.


Perdamaian Semu

Perdana Menteri Israel menyatakan kekhawairannay terhadap sejumlah gerakan Islam di sejumlah negara seperti di Iran. Israel menghadapi Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza dan kemungkinan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Terkait krisis di Mesir, sejauh ini Ikhwanul Muslimin belum memainkan peran penting dalam kebangkitan di Mesir. Namun Israel takut jika Hosni Mubarak mundur dan dilakukan Pemilu baru, partai ini akan berhasil memenangkan pemilu.

Selama tiga dekade, Presiden Mubarak adalah sahabat terdekat Israel. Mesir merupakan negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel tahun 1979. Presiden AS Jimmy Carter mempertemukan pemimpin Mesir Anwar Sadan dan pemimpin Israel Menachem Begin untuk menandatangani kesepakatan yang disebut Perjanjian Camp David.

Traktat ini tetap bertahan. Namun terkadang disebut sebagai “perdamaian semu” karena tidak begitu disenangi oleh rakyat Mesir. Tahun 1981 Presiden Anwar Sadat dibunuh oleh kaum fundamentalis Islam yang menentang traktat itu.


Efek Domino dari Tunisia

Mantan Presiden Tunisia Ben Ali, efek domino

Diakui atau tidak, sesungguhnya pergolakan di Mesir ada pengaruhnya dari tergulingnya Presiden Tunisia, Ben Ali yang saat ini melarikan diri dan hidup nyaman di Arab Saudi. Ada kekhawatiran perubahan rezim di Mesir bisa membuat seluruh wilayah di negara-negara Arab menjadi tidak stabil atau bergolak seperti di Tunisia dan Mesir. Dan ini sudah terjadi.

Negara-negara Arab lain bisa mengalami nasib yang sama. Yordania adalah salah satu lokasi kebangkitan rakyat berikutnya.. Rakyat negara itu sudah mulai berdemonstrasi menentang kekuasaan Raja Abdullah. Yordania selam ini memiliki hubungan yang relatif baik dengan Israel. Kedua negara menandatangani traktat perdamaian tahun 1994.

Menurut harian The Washington Post, Israel takut jika reformasi terjadi di Mesir dapat merubah semua struktur kerjasama kedua negara. Jika Ikhwanul Muslimin bangkit dan mengambil alih pemerintahan, hal ini akan memberikan semangat kepada Hamas di Jalur Gaza untuk mengambil alih daerah tersebut. Situasi di Timur Tengah akan berubah drastis, yang ditakutkan terutama, adalah akan digunakan Al-Qaida untuk menyebar teror dan menggalang kekuatan.

Hubungan dengan Turki sudah lebih dulu panas akibat penyerangan Israel ke kapal pemberi bantuan Navi Marmara yang menewaskan beberapa warga Turki tahun lalu. Jika Mesir bermusuhan dengan Israel, maka hubungan Israel dengan Turki akan semakin memburuk.

Beberapa negara Arab yang rakyatnya sudah mulai melakukan demo-demo menuntut perubahan, disamping Tunisia dan Mesir anatara lain Yordania, Suriah, Aljazair, Qatar, Yaman, Lebanon, Suriah, Arab Saudi, dll.
 

Kekhawatiran Israel Jika Mubarak Mundur

Presiden Mesir Hosni Muabarak masih coba bertahan

Israel khawatir jika ada perubahan rezim di Mesir, perbatasan dengan Gaza akan tidak aman, karena gerakan Hamas yang ada di Jalur Gaza, sangat anti dan memusuhi Israel. Itulah sebabnya Israel sudah beberapa tahun terakhir ini memblokade rakyat Palestina yang tinggal di Jalur Gaza. Kita masih ingat bagaimana kapal-kapal relawan dari berbagai negara termasuk relawan MerC dari Indonsia diusir oleh Isarael beberapa bulan yang lalu.

Bila Mubarak turun, opsi terbaik yang diinginkan Israel adalah Omar Suleiman, mantan kepala dinas intelijen Mesir yang menjabat sebagai Wakil Presiden Mesir. Tapi Sulaiman tidak disukai rakyat Mesir, karena dia adalah “kaki-tangan” Mubarak.

Presiden Mubarak merupakan orang yang diperlukan Barat di Timur Tengah selama 30 tahun. Itulah sebabnya mengapa Mesir terus menerima bantuan besar dari Amerika serta dukungan politik dari Inggris dan negara-negara Eropa, meskipun catatan HAM Mesir sangat buruk, pemilihan umum yang curang, penindasan terhadap semua organisasi politik oposisi dan korupsi yang merajalela.


Beberapa Fakta tentang Mubarak

Berdasar ulasan muslimdaily.net/bbc-rep, beberapa fakta tentang Mubarak adalah sbb:
* Mubarak, 82 tahun, mengambil alih pemerintahan setelah seorang fundamentalist Islam menembak mati pendahulunya, Anwar Sadat, pada parade militer di tahun 1981. Mantan kmandan Angkatan Udara Mesir ini justru “lebih tahan lama” memerintah daripada yang dibayangkan pada saat itu.
* Ia belakangan giat melakukan reformasi ekonomi  dipimpin oleh kabinet di bawah Perdana Menteri Ahmed Nazif. Tapi dia menutup rapat pintu oposisi politik.
* Dia telah menolak perubahan politik yang signifikan bahkan di bawah tekanan  Amerika Serikat, yang telah menuangkan miliaran dolar bantuan militer dan lainnya ke Mesir karena menjadi negara Arab pertama yang bersedia berdamai dengan Israel, menandatangani perjanjian pada tahun 1979.
* Mubarak memenangkan pemilihan pertama multi-capres tahun 2005 meskipun hasilnya sudah bisa ditebak.  Kelompok hak asasi manusia dan pengamat mengatakan pemilihan itu penuh penyimpangan.
Setelah 30 tahun berkuasa sejak 1981, Hosni Mubarak yang masa Pemerintahnnnya yang ke-enam pada bulan September 2011 yang akan datang, sebelum demo besar-besarana oleh rakyat Mesir yang dilancarkan sejak 25 januari lalu, sesungguhnya telah menyipakan putranya, Gamal, untuk menggantiaknnya sebagai Presdien berikutnya. Dan hali ini pasti diudkung oleh Israel dan Amerika Serikat.

Namun dengan adanya demo besar-besarana yang terjadi di selruh kota di Mesir, yang puncaknya terjadi pada Jumat lalu, membuat Mubarak berfikir keras, bagaimana agar Presiden penggantinya tetap mempertahankan Prejanjian Perdamian dengan Israel, dan tetap bersahabat dengan Israel.

Hal lain yang menjadi perhatian Hosni Mubarak dan keluarganya adalah agar mereka ridak diadili apalagi dhukum mati oleh Pengadilan Rakyat, dan bagiman agar harta kekayananya yang dilaporkan oleh media mencapai lebih 600 trilun, baik berupa uang maupun property di berbgai negara Eropa dan Amerika itu tetap aman.

Sesuatu yang sangat ditakuti Israel adalah bila dalam Pemilu yang akan datang, yang terpilih menjadi Presiden adalah dari kalangna Ikhwanul Muslim, yang dikenal sebgai sangta anti Israel, dan tidak menerima Perjanjian Damai Camp David, sehingga musuh Israel akn bertambha banyak. Bila ini terjadi, maka Negara Mesir bagi Israel bagaikan Negara Iran yang terkenal sangat memusuhi Israel, sudah “pindah” ke Mesir, Negara yang berbatasan langsung dengan mereka.

Ketakutan Israel ini identik dengan ketakutan Amerika dan Inggris, karena dapat menganggu kesatbilan negar-negara Arab pada umumnya, yang pada gilrannnya akan menganggu ekonomi mereka, bahkan ekonomi global, karena sengaian besar produk minyak dunia berasal dari negara-negara Arab, terutama Arab Saudi.

Itulah sebabnya Israel mati-matian mempertahnakan Hosni Mubarak tetap sebgai Presiden Mesir, minimal smpai belan September yang akan datang, sambil mereka mencari jalan terbaik yang menguntungkan mereka, agar Presiden Mesir yang akan datang, tidak memusuhi Israel apalagi membatalkan Perjanjian Camp David.
Sampai dengan Selasa malam, 7 Februari, Hosni Mubarak masih bisa bertahan, dan demonstran tampaknya sudah mengendurkan tekananan mereka terhadap Hosni Mubarak. Tidak jelas penyebabnya, apakah mereka sudah menyerah atau sedang mengumpulkan “amunisi” dan tenaga lebih besar untuk melakukan demo yang jauh lebih besar pada hari Jumat 11 Februari yang akan datang, dimana Jumat merupakan Hari Libur Nasional bagi seluruh negara-negara Arab.

Bakaruddin Is

Sumber: kompasiana.com

30 Tahun Korupsi, Harta Mubarak Tembus 70 M Dolar AS

Presiden Mesir Husni Mubarak

Tak sia-sia Presiden Hosni Mubarak memimpin Mesir selama lebih dari 30 tahun alias tiga dekade. Sebab, selama itu pula, kekayaan yang diraup dari hasil korupsinya menembus 70 miliar dolar .

Menurut para analis Timur Tengah, Mubarak telah mengeruk keuntungan dan menyimpan kekayaannya di banyak bank asing di luar negeri termasuk di sebuah rekening rahasia di Bank Swiss dan bank Inggris. Demikian dilaporkan The Guardian (5/2).

Para pengamat mengatakan bahwa Mubarak juga berinvestasi di sektor real estate di London, New York, Los Angeles dan di sepanjang kawasan mewah di pantai Laut Merah. 30 tahun menjabat sebagai presiden telah membantu Mubarak memiliki akses terhadap transaksi investasi yang menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta pound.

Amaney Jamal, profesor ilmu politik di Princeton University, mengatakan estimasi kekayaan Mubarak mencapai 40-70 milyar dolar dan angka ini sebanding dengan kekayaan para pemimpin di negara-negara Teluk Persia lainnya.

Dikatakannya, seluruh bisnis di bidang militer dan jasa layanan pemerintah Mesir, ditambahkan Mubarak ke dalam kekayaan pribadinya. "Terjadi banyak korupsi dalam rezim ini dan perampasan sumber daya umum untuk keuntungan pribadi," tambahnya.

"Ini adalah pola yang dilakukan para diktator Timur Tengah sehingga kekayaan mereka tidak akan disita di saat transisi," ungkap profesor itu.

Sementara itu, Gamal Mubarak dan Alaa Mubarak, juga menjadi milyarder dengan rumah mewah di London. Adapun kekayaan istri Mubarak diperkirakan mencapai lima milyar dolar.

Sumber: republika.co.id

AS-Israel Musnahkan Dokumen Rahasia Terkait Mesir

 

 

Sumber-sumber terpercaya di Mesir, Ahad (6/2) menginformasikan bahwa dokumen-dokumen penting keamanan dan intelijen Mesir diamankan ke Kedutaan Besar AS atas perintah langsung Wakil Presiden Omar Suleiman. Instruksi itu dikeluarkan pada Sabtu (5/2) malam setelah media-media Barat menurunkan berita tentang rencana Presiden Mesir Hosni Mubarak untuk lari ke Jerman. Omar Suleiman sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Intelijen Mesir.

Para pejabat Pentagon telah memerintahkan Suleiman untuk mengamankan dokumen-dokumen rahasia tersebut ke kedutaan AS di Kairo. Washington mengkhwatirkan meningkatnya kekacauan di Mesir dan kemungkinan dokumen-dokumen instruksi AS dan rezim Zionis Israel kepada Mubarak jatuh ke tangan warga.

Dalam beberapa hari ini, atmosfir politik Mesir diwarnai perbincangan tentang intervensi langsung AS dalam hubungan Mesir dan Israel, kerjasama terselubung pemerintah Otorita Ramallah, kesepakatan Camp David, peran rezim Mubarak dalam membantai warga Gaza dan pengkhianatannya terhadap rakyat Palestina serta konspirasi atas bangsa-bangsa Arab.

Beberapa pegawai pemerintah Mesir kepada wartawan IRNA, mengatakan, "Warga mendengar bahwa kedutaan AS dan Israel beberapa hari lalu juga telah memusnahkan dokumen dan kawat diplomatik penting miliknya."

Pemerintah AS secara resmi mengkhawatirkan lengsernya rezim Mubarak, sebagai sebuah sekutu strategisnya di kawasan. Sejumlah pengamat politik meyakini bahwa pejabat Pentagon sangat mengkawatirkan terbongkarnya 30 tahun kejahatan dan penjajahan AS terhadap bangsa Mesir.

Sumber: republika.co.id

Nah Lho! AS Berbalik Dukung Mubarak Tetap Berkuasa

Presiden Mesir Hosni Mubarak

Lagi dan lagi. Sikap ambigu atau dualisme diperlihatkan Amerika Serikat. Masih segar dalam ingatan publik internasional, dimana Presiden Barack Obama menyerukan kepada Presiden Mesir Hosni Mubarak agar mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, belakangan, pernyataan tersebut berubah dan berbalik dengan mendukung agar Mubarak tetap berkuasa

Pernyataan itu disampaikan Utusan khusus AS untuk Mesir, Frank Wisner. Seperti dilasir IRNA, Sabtu (5/2), dengan mengutip BBC, Wisner menyampaikan hal itu seiring kebijakan pengunduran diri sejumlah anggota kepemimpinan Partai Demokratik Nasional (NDP) termasuk Gamal Mubarak, putera Presiden Hosni Mubarak

Amerika Serikat menyambut perubahan dalam kepemimpinan partai penguasa, seraya menambahkan sebaiknya Mubarak tetap berkuasa untuk mengarahkan perubahan. Seraya mengklaim urgensi kepemimpinan Mubarak, Wisner menambahkan, ini merupakan kesempatan bagi Mubarak sehingga ia bisa meninggalkan kesan baik.

Setelah anggota partai politik yang berkuasa di Mesir mengundurkan diri secara massal, Hossam Badrawi, yang dikenal liberal, mengambil posisi sebagai kepala komite kebijakan, yang sebelumnya dijabat Gamal Mubarak, dan juga sebagai sekjen NDP.

Tanpa posisi dalam kepemimpinan, Gamal Mubarak tak lagi memenuhi syarat sebagai calon presiden partai berdasarkan konstitusi yang ada.

Televisi pemerintah juga membantah berita yang tersiar tentang pengunduran diri Hosni Mubarak dari presiden partai dan menyatakan bahwa ia masih menjabat sebagai presiden NDP. Ditambahkannya, Mubarak sudah menerima pengunduran diri anggota biro politik partai dan juga telah mengangkat anggota baru.

Berdasarkan laporan ini, warga Kairo yang berkumpul di Bundaran Tahrir semakin semangat menuntut Mubarak lengser setelah mendengar berita tersebut. Partai tersebut merupakan salah satu target utama aksi unjuk rasa dan markas besarnya dekat Bundaran Tahrir dibakar selama unjuk rasa.

Sumber: republika.co.id

AS Kirim Kapal Induk & Ratusan Pasukan ke Mesir

 

Kapal Induk AS

Usai mendukung Hosni Mubarak tetap memimpin Mesir, Amerika Serikat langsung mengirimkan kapal-kapal perangnya termasuk satu kapal induk dengan muatan sebanyak 800 pasukan, dan berbagai aset militernya ke Mesir. Namun, para pejabat di Washington mengaku bahwa langkah tersebut dipersiapkan untuk mengevakuasi warga Amerika dari Mesir.

Pentagon membantah asumsi bahwa Washington tengah mempertimbangkan intervensi militer di Kairo. Ditegaskan pula bahwa tujuan dari pengiriman armada perang itu semata-mata untuk mengevakuasi warga AS jika situasi di Mesir semakin memburuk.

Secara terpisah, sebuah kapal induk AS diinstruksikan membatalkan misi dan tetap berada di Mediterania. Langkah ini dilakukan setelah bulan lalu militer AS menempatkan pasukannya di Semenanjung Sinai, Mesir, guna membantu Pasukan dan Pengawas Multinasional yang menjaga perjanjian damai Mesir-Israel.

Pada hari Ahad (6/2), para penentang Mubarak, termasuk kelompok oposisi utama Mesir, Ikhwanul Muslimin, berunding dengan Wakil Presiden Omar Suleiman, sebagai bagian dari upaya untuk keluar dari kebuntuan politik. Meski demikian, Ikhwanul Muslimin tetap menolak usulan reformasi seraya menyatakan bahwa demonstran tidak akan menerima apa pun kecuali pengunduran diri Mubarak.

Di lain pihak, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dalam mereaksi perundingan tersebut mengusulkan pembentukan pemerintahan representatif di Mesir, menyusul kedua pihak gagal mempersempit perbedaan mereka.

Jutaan warga Mesir turun ke jalan-jalan kemarin (6/2) dalam rangka menghormati ratusan pengunjuk rasa yang gugur syahid selama 13 hari terakhir. Menurut laporan PBB setidaknya 300 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam demonstrasi di Mesir.

Sumber: republika.co.id

Ratusan Tewas, Mesir Mencekam

Penjarahan Marak, Tak Ada Hukum

 

Demonstrasi di ibukota Mesir, Kairo (AP Photo)

Tensi politik di Mesir masih memanas. Krisis di negeri berpenduduk 79,1 juta (estimasi pada 2010) tersebut sepertinya segera menuju titik puncak. Revolusi agaknya menunggu waktu setelah Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun itu menolak tuntutan mundur yang disuarakan massa demonstran.
  
Ribuan orang terus berunjuk rasa di sejumlah kota kemarin (30/1). Mereka juga bertahan di jalan-jalan dengan mengabaikan larangan ke luar rumah atau jam malam mulai pukul 16.00 hingga pukul 08.00.
  
Di tengah aksi unjuk rasa itu, Angkatan Udara (AU) Mesir mengerahkan jet tempur di udara Kairo. Sedikitnya, tiga jet tempur terbang rendah di atas Lapangan Tahrir, lokasi utama unjuk rasa massa anti-Mubarak di pusat Kota Kairo, sore kemarin. Pesawat tempur itu memang tak sampai memuntahkan peluru, tetapi beberapa kali berputar-putar di atas kota.
  
Selain itu, sejumlah helikopter dan truk militer juga disiagakan di Lapangan Tahrir. Unjuk kekuatan militer tersebut memberi sinyal bahwa pemerintahan Mubarak berupaya mengusir dan memulangkan para demonstran sebelum jam malam.
  
Hal itu terjadi setelah Mubarak mengadakan rapat darurat dengan para petinggi militer Mesir beberapa saat sebelumnya. Belasan tank dan panser sengaja ditempatkan pula di Lapangan Tahrir sejak Jumat lalu (28/1) untuk mengendalikan rusuh dan demonstrasi antipemerintah.
  
"Pesawat-pesawat tempur itu tampaknya sengaja menakut-nakuti massa. Jelas sekali bahwa militer ada di sini untuk melindungi Mubarak," kata seorang demonstran di Lapangan Tahrir.
  
Untuk mengantisipasi krisis di Mesir, Mubarak telah bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Omar Suleiman yang baru diangkatnya, Menteri Pertahanan Mohamed Hussein Tantawi, Panglima Militer Sami al-Anan, dan sejumlah komandan militer di markas tentara Mesir.
  
Kendati jet-jet tempur berseliweran di udara Kairo, demonstran justru menyambut. Mereka tak khawatir menjadi target tembakan pesawat tempur tersebut. "Hidup tentara," teriak beberapa pengunjuk rasa. "Kami tidak akan pergi. Dia (Mubarak) yang harus dan akan pergi. Dia tidak waras," kata massa lainnya di Lapangan Tahrir.
  
Menteri Pertahanan (Menhan) Mohamed Hussein Tantawi muncul dalam tayangan televisi pemerintah saat meninjau markas tentara di luar gesung stasiun TV tersebut. "Nasib (pemerintah) Mesir bergantung pada Anda saat ini," kata Tantawi kepada seorang tentara.
  
Tank-tank dan kendaraan militer juga siaga di titik atau sudut kota. Beberapa dikerahkan berjaga-jaga di bank, gedung pemerintah, dan kantor kementerian dalam negeri. Petugas keamanan menyebut sejumlah bangunan itu coba dibakar demonstran Sabtu malam lalu, tetapi berhasil digagalkan.
  
Situasi di Kairo dan sejumlah kota di Mesir tetap rusuh. Aksi penjarahan terjadi di berbagai tempat. Tetapi, tidak ada tindakan dari aparat keamanan.
  
Unjuk rasa anti-Mubarak juga telah memasuki hari keenam kemarin. Meski dijaga ketat tentara, sekitar 4 ribu demonstran memenuhi Lapangan Tahrir, Kairo. Mereka meluapkan kemarahan atas penindasan rezim Mubarak, kemiskinan yang meluas, korupsi yang merajalela di Mesir.
  
"Hosni Mubarak dan Omar Suleiman, kali berdua adalah antek Amerika," seru demonstran menyikapi penunjukan Kepala Intelijen Mesir Suleiman sebagai wakil presiden Sabtu malam. Ini kali pertama Mesir Mubarak menunjuk wakil selama 30 tahun berkuasa.
  
Sejauh ini sikap militer terhadap krisis di Mesir masih ambivalen alias standar ganda. Meski diminta menjaga keamanan di seantero wilayah setelah polisi kehilangan kendali, militer Mesir menolak untuk menerapkan jam malam. Mereka justru cenderung membiarkan demonstran ketimbang membubarkan.
  
Karena itulah, hukum tidak berlaku di jalan-jalan di berbagai kota di Mesir. Penjarahan toko-toko pun marak. Warga pun bekerja sama untuk menghentikan aksi penjarahan tersebut.
  
Saat malam tiba, situasi Kairo terasa mencekam. Warga yang bersenjatakan tongkat kayu, rantai, dan pisau membikin pasukan sendiri untuk mengamankan wilayah mereka dari perampokan dan penjarahan. Situasi chaos tersebut terjadi setelah polisi ditarik menyusul bentrok berdarah dengan para demonstran selama lima hari sebelumnya.
  
Warga sebetulnya sangat berharap tentara akan memulihkan keamanan dan ketertiban. Tetapi, hal itu tidak terjadi. "Rakyat dicekam ketakutan karena para penjahat bebas berbuat. Mereka tak cuma menjarah, tetapi menyerang dan menghancurkan apa saja," keluh Salah Khalife, karyawan sebuah pabrik gula.
  
Seorang pejabat keamanan menyatakan bahwa ribuan tahanan melarikan diri dari sejumlah penjara di seantero Mesir kemarin. Hal itu terjadi ketika ada unjuk rasa antipemerintah. Ribuan tahanan lolos dari penjara Wadi Natrun di utara Kairo. Lantas, tahanan tersebut melarikan diri ke desa-desa dan kota-kota terdekat.
  
Delapan tahanan tewas tertembak saat hendak lari di tengah kerusuhgn di penjara Abu Zaabal, timur Kairo, Sabtu lalu. Lusinan tahanan di penjara Fayum, selatan Kairo, kabur Sabru malam setelah bentrok dengan polisi. Seorang polisi tewas.
  
Tak hanya tahanan penjahat yang kabur. Sejumlah tahanan politik juga berhasil lari dari bui. Sebanyak 34 tahanan anggota Ikhwanul Muslimin, organisasi oposisi yang dilarang, kabur dari penjara di Wadi Natrun, utara Kairo,  kemarin.
  
Tetapi, pemimpin Ikhwanul Muslimin Mohammed Mursi menuturkan kepada stasiun televisi Al-Jazirah bahwa anggotanya tidak melarikan diri. "Ada warga yang sengaja membuka pintu penjara," katanya. Tokoh Ikhwanul Muslimin Essam el-Aryan dan Saad el-Katatni termasuk yang bebas dari penjara.
  
Bukan mustahil kaburnya tahanan itu disengaja untuk memperkeruh suasana. Selama enam hari unjuk rasa anti-Mubarak dan kerusuhan di Mesir, lebih dari 100 orang telah tewas. Angka pasti korban memang tidak ada. Tetapi, informasi itu dihimpun dari sumber medis, rumah sakit, dan para saksi mata.
  
Pada Sabtu lalu, aparat keamanan menembak mati 17 orang demonstran yang berupaya menyerang dua kantor polisi. Delapan orang demonstran tewas saat unjuk rasa. Delapan lainnya tewas dalam bentrok saat tahanan mencoba melarikan diri dari penjara Abu Zaabal di Kairo.
  
Sebanyak 68 orang tewas di kota-kota Kairo, Suez, dan  Alexandria saat unjuk rasa Jumat lalu. Sebelum itu, sedikitnya enam orang tewas dalam unjuk rasa sejak Selasa lalu. Seorang di antaranya polisi.
  
Selain situasi yang kacau, mayat juga bergeletakan di jalan-jalan di sejumlah kota. Lusinan jenazah tergeletak di sebuah jalan di Kairo. Mereka tewas dengan kondisi bersimbah darah.
  
Menyikapi situasi keamanan yang tidak menentu itu, sejumlah negara telah mengevakuasi warganya dari Mesir. Bandara di Kairo kemarin penuh sesak oleh para penumpang (terutama warga asing) yang ingin meninggalkan negeri itu.
  
Khawatir terjadi revolusi dan pertumpahan darah di Mesir, pemerintahan Presiden Barack Obama mulai mengevakuasi warga AS kemarin. "Kedubes AS menginformasikan kepada warga Amerika yang ingin meninggalkan Mesir bahwa departemen luar negeri menyiapkan transportasi ke sejumlah lokasi yang aman di Eropa," kata pernyataan Kedubes AS di Kairo. Keluarga para diplomat AS di Mesir juga telah dievakuasi.
  
Iraq kemarin juga mengumumkan evakuasi warga negaranya di Mesir. Penerbangan khusus disiapkan untuk mengangkut warga Iraq. Sekitar 15 ribu hingga 20 ribu warga Iraq "sebagian besar di antaranya para pengungsi korban perang pasca-invasi AS pada 2003- diterbangkan ke kampung halaman mereka.
  
India juga mengirimkan sebuah pesawat komersial ke Kairo untuk mengevakuasi warganya. Pesawat Air India menerbangkan 300 orang, terutama perempuan adan anak-anak. Pemerintah New Delhi juga telah meminta warganya tidak bepergian ke Mesir.
  
Peringatan agar tidak bepergian (travel warning) ke Mesir juga dilakukan sejumlah negara. Tiongkok dan Australia melarang warganya pergi ke Mesir. Jepang menyerukan 500 warganya yang tertahan di bandara Kairo agar segera kembali ke negara mereka.
  
Langkah sama diambil Filipina. Pemerintahan Presiden Benigno Aquino III mendirikan tempat-tempat penampungan sementara bagi ribuan pekerja migran dari Filipina di Mesir sebelum dipulangkan.
  
Pemerintah AS sendiri mengecam kekerasan yang dilakukan pemerintahan Mubarak kepada pengunjuk rasa. Meski begitu, AS juga mendorong penyelesaian damai di Mesir. Apalagi, Mesir merupakan sekutu utama AS di dunia Arab.
  
Menlu AS Hillary Clinton mengusulkan Mubarak agar mengadakan pemilu yang adil dan bebas untuk merespons krisis politik di Mesir. Washington juga menegaskan tidak akan menghentikan kepada Mesir untuk saat ini.
  
Dialog antara pemerintah dan oposisi (maupun demonstran) agaknya bukan mustahil. Bahkan, kubu oposisi sudah mengantisipasi kemungkinan dialog untuk menyelesaikan krisis politik.
  
Ikhawnul Muslimin dan kelompok oposisi lain telah menunjuk tokoh pembangkang yang juga peraih Nobel Perdamaian Mohamed ElBaradei sebagai wakil mereka. ElBaradei diharapkan bisa negosiasi dengan pemerintahan Mubarak. "Kami setuju dia mewakili kami bernegosiasi dengan rezim berkuasa saat ini," kata Saad al-Katatni, juru bicara Koalisi Nasional untuk Perubahan (NCC), yang mewakili seluruh kelompok oposisi. (afp/rtr/dwi)

Sumber: www.jpnn.com

19 anggota DPR 1999-2004 Ditahan

 
Panda Nababan, Max Moein dan Agus Tjondro masih diperiksa dalam kasus dugaan korupsi cek perjalanan.

KPK akhirnya hari ini menahan sejumlah politisi penerima cek perjalanan yang diduga sebagai suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Dari 26 anggota DPR periode 1999-2004 yang hari Jum'at, 28 Jamuari 2011 dipanggil KPK, 21 orang memenuhi panggilan dan 19 di antaranya dipastikan ditahan. Tiga orang tersangka lainnya hingga pukul 17.45 WIB masih menjalani pemeriksaan.

 

Ke-19 orang yang ditahan tersebut adalah Ni Luh Maryani Tirtasari, Angelina Patiasina, Daniel Tanjung, Paskah Suzeta, Sofyan Usman, Matheos. Pormes, Ahmad Hafid Zawawi, Soetanto Pranoto, Poltak Sitorus, M Iqbal, Martin Bria Seran,  Asep Nuhimat, Baharudian Aritonang, TM Nurlif, Suwarno dan Reza Kamarulloh.

 

Mereka dititipkan di tiga rumah tahanan berbeda, yakni Rutan Pondok Bambu, Rutan, Cipinang dan Rutan Salemba. Sedangkan tiga orang yang masih menjalani pemeriksaan adalah Panda Nababan, Max Moein dan Agus Tjondro.

 

Ni Luh Maryani Tirtasari dan Angelina Patiasina menjadi dua orang tersangka pertama kasus cek perjalanan yang diketahui kepastiannya dikenai status penahanan. Pada pukul 16.16 WIB,  keduanya keluar dari Kantor KPK setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam.  Dicegat wartawan sebelum memasuki mobil tahanan, Anglina mengatakan penahanannya adalah pengalihan isu. “(Terhadap) Semua (peristiwa hukum yang terjadi),” katanya.

Menurut kuasa hukum Ni Luh dan Angelina, Robert B Ketimu mengatakan kliennya menolak untuk diperiksa. Hal ini dikarenakan KPK belum menemukan siapa penyuap cek perjalanan ke mantan anggota DPR periode 1999-2004. “Pemilik cek perjalanan belum ditemukan oleh KPK dan tidak jelas diberikan ke siapa? KPK diskriminatif,” kata Robert.

Terkait protes para tersangka, Juru bicara KPK, JOhan Budi SP mengatakan KPK sedang dalam pengembangan untuk mencari tahu siapa otak dibalik penyuapan tersebut. “Sedang dalam proses penyidikan mencari siapa pemberinmya," kata Johan.

 

Miranda Swaray Goeltom, Deputi Gubernur Senior Bank Indonsia, pihak yang diduga menyuap para anggota DPR juga sudah diperiksa oleh KPK. Hanya Nunun Nurbaeti, orang yang diduga membagi-bagian cek yang kini masih belum tersentuh oleh KPK. Nunun selalu berdalih sakit ketika dipanggil KPK.

 

 

Mangkir

Menurut Johan, lima orang tersangka yang tidak memenuhi panggilan adalah Budiningsih, Bobby SH Suhardiman, Hengki Baramuli, Willem M. Tutuarima, Rusman Lumban Toruan.  Johan mengatakan dua di antara lima tersangka tersebut sudah mengkonfirmasi ketidakhadiran mereka dalam pemeriksaan hari ini. “Bobby terbaring sakit di Rumah Sakit. Satu lagi kalau tidak salah Willem juga sakit,” kata Johan

Dalam kasus cek perjalanan, pengadilan telah memvonis bersalah empat orang mantan anggota DPR periode 1999-2004. Mereka adalah Dudhie Makmun Murod dan Udju Juhaeri dua tahun penjara; Hamka Yandhu dua setengah tahun; dan Endin Soefihara setahun tiga bulan.

 

Sumber: m.beritasatu.com

Koin Untuk Presiden, Patutkah?

Pro-kontra merebak seputar ujaran presiden gajinya tak naik selama tujuh tahun. Patutkah?

Koin untuk Presiden. (ANTARA/ Zabur Karuru)

 

Januari 2008, Mahfud MD mendatangi kantor Sekretariat Negara, Jakarta. Diusung sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud yang kala itu masih menjadi anggota DPR, punya agenda khusus: bertanya soal ‘kesejahteraan’ Hakim Konstitusi kepada Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa.

“Saya tanya berapa gaji sebagai Hakim Konstitusi,” kata Mahfud saat ditemui VIVAnews.com di gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 27 Januari 2011.

Dia juga memberi tambahan informasi bahwa penghasilannya sebagai anggota Dewan mencapai Rp100 juta per bulan. "Wah...kalau jadi Hakim Konstitusi tidak segitu, Pak,” jawab Hatta

Namun, Hatta tak sekadar memberikan kabar buruk. Pemerintah, kata dia, sedang merencanakan kenaikan gaji pejabat negara, termasuk Hakim Konstitusi. Dan keputusannya sudah ada di meja Presiden. “Tapi, Pak Presiden belum mau teken, tidak etis kalau meneken gaji sendiri tanpa diskusi dengan publik lebih dulu,” kata Mahfud menirukan Hatta.
Beberapa tahun berlalu, Hatta kini sudah berganti jabatan menjadi Menko Perekonomian, dan kenaikan gaji tersebut belum juga terjadi. Hatta membenarkan soal proposal kenaikan gaji pejabat yang sudah berada di meja Presiden. "Tapi belum juga disetujui. Sudah tiga tahun usulan ditahan.”

Padahal, usulan kenaikan gaji itu bukan hanya untuk Presiden. Namun, juga untuk 8 ribu pejabat negara. Itu mencakup Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan dan anggota DPR/MPR, pimpinan dan hakim di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Pengadilan, duta besar, gubernur hingga bupati dan walikota di seluruh Nusantara.

Bukan hanya itu. Sekjen Kementerian Keuangan, Mulia Nasution, mengingatkan bahwa pembahasan kenaikan gaji pejabat negara sudah disiapkan sejak lama lewat program reformasi birokrasi dan remunerasi nasional. Pembahasan melibatkan sejumlah kementerian, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bersama menteri teknis.

Tim reformasi birokrasi selama lima tahun mengkaji ulang sejumlah aturan hukum soal penggajian, membuat standarisasi dengan mempertimbangkan berbagai indikator, seperti pendapatan per kapita nasional, keadilan, tanggung jawab, risiko, serta gaji pemimpin negara lain yang selevel Indonesia. “Singapura tak jadi acuan karena ketinggian,” kata Mulia.

Bahkan, anggaran kenaikan gaji pejabat juga sudah disiapkan. Karena itu, pemerintah sudah ancang-ancang merealisasikannya tahun ini. Jika terlaksana, berdasarkan struktur gaji yang baru, Presiden akan memperoleh gaji tertinggi di Indonesia dibandingkan pejabat negara lainnya.

Nantinya, Mulia menjelaskan, besaran gaji presiden akan dinilai 100 persen, kemudian secara berjenjang turun ke Wakil Presiden dan berlanjut hingga pejabat negara level paling rendah. Total gaji yang diterima, selain mencakup gaji pokok, juga akan terdiri atas beragam tunjangan, seperti tunjangan jabatan, kesehatan, perumahan, transportasi, telekomunikasi, pensiun dan lainnya.

Dengan perbaikan struktur gaji pejabat negara, pemerintah berharap bisa meningkatkan kinerja, memperbaiki layanan publik, serta mewujudkan birokrasi yang bersih. Penyesuaian gaji pejabat negara itu juga kelanjutan dari perbaikan kesejahteraan yang sudah dinikmati oleh para pegawai pada sedikitnya 12 lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, TNI dan kepolisian.


Gaji Presiden

Saat ini, menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, gaji total yang diterima seorang Presiden Republik Indonesia mencapai Rp62,74 juta per bulan. Itu terdiri atas gaji pokok Rp30,24 juta dan tunjangan Rp32,5 juta.

Di luar gaji yang diterima, memang ada dana operasional yang dikelola rumah tangga kepresidenan. Jumlahnya Rp2 miliar per bulan untuk menunjang kegiatan dinas Presiden dan Rp 1 miliar per bulan untuk kegiatan dinas Wakil Presiden. Selain itu, juga ada fasilitas berupa rumah dinas, mobil dinas, ajudan hingga pasukan pengawal presiden.

Dana taktis miliaran rupiah tersebut bukan saja dipakai untuk membiayai kebutuhan pokok sehari-hari seperti telepon, listrik, air, makan dan beragam kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun juga dipakai untuk membeli persediaan bahan bakar minyak, sewa pesawat, obat-obatan, perawatan istana, bahkan hingga biaya umroh pemimpin negara bersama rombongan.

Berdasarkan dokumen hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Sekretariat Negara 2008 dan 2009 yang diperoleh VIVAnews.com terungkap sejumlah contoh pemakaian dana taktis tersebut.

Sebut saja misalnya untuk BBM, selama 2009, rumah tangga Presiden menghabiskan anggaran Rp 1,5 miliar. Sedangkan, untuk obat-obatan mencapai Rp438 juta.

Akan halnya untuk kegiatan dinas wakil Presiden menghabiskan dana Rp1 miliar untuk BBM dan Rp190 juta untuk obat-obatan selama 2009. Bahkan, BPK menyebutkan, sebanyak Rp1,5 miliar digunakan untuk membiayai perjalanan dinas sekaligus umroh ke Arab Saudi oleh wakil presiden bersama keluarga, pejabat, staf dan wartawan yang totalnya berjumlah 235 orang pada 20-26 Agustus 2009.

“Jadi, dana taktis itu dipakai untuk operasional, termasuk menyumbang organisasi sosial hingga diberikan ke pegawai kecil di Istana,” kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada VIVAnews.com, Kamis, 27 Januari 2011. “Dana taktis ini memang dana negara, bukan untuk dibawa pulang.”


Perlu Naik?


Kendati semua kegiatan operasional dibiayai oleh negara, gaji sebesar Rp62 juta bagi seorang Presiden memang memicu perdebatan di publik. Apakah sudah cukup atau memang perlu dinaikkan.

Bagi sebagian orang, gaji Presiden dianggap sudah cukup karena semua fasilitas sudah dipenuhi oleh negara. Mereka pun tidak sepakat dengan usulan kenaikan gaji pemimpin tertinggi Indonesia tersebut. Wujud penolakan dari mereka antara lain berupa munculnya gerakan “Koin Untuk Presiden.”

Salah satu yang tidak sepakat dengan usulan kenaikan gaji Presiden adalah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang sudah pernah mengenyam  beragam fasilitas menjadi presiden, wakil presiden hingga anak presiden.

Menurut Ketua Umum PDI Perjuangan ini, gaji Presiden sudah 28 kali dari produk domestik bruto per kapita Indonesia sehingga sudah lebih dari cukup. “Selama jadi Presiden dan Wapres, saya tak pernah mengeluh soal gaji.”

Jika mengacu pada majalah The Economist edisi 5 Juli 2010, secara nominal gaji Presiden Indonesia memang jauh di bawah pemimpin dunia lainnya, apalagi dibandingkan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong dengan gaji Rp1,7 miliar per bulan.

Namun, jika dibandingkan dengan PDB per kapita, gaji Presiden RI tertinggi ketiga di dunia, berada di bawah Presiden Kenya, Raila Odinga dan PM Singapura.

Pendapat lainnya menilai gaji Presiden Republik Indonesia memang layak dinaikkan karena mempunyai tanggung jawab besar memimpin 240 juta orang penduduk. “Gaji Presiden harus tertinggi dibandingkan pejabat negara lainnya, bahkan mustinya lebih tinggi dari Gubernur Bank Indonesia,” ujar Tanri Abeng, mantan Menteri BUMN.

Karena itu, Tanri yang pernah dijuluki “Manajer 1 Miliar” ini memaklumi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan sudah tujuh tahun tidak pernah naik gaji.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan hal senada. “Wacana itu justru akan membuka transparansi gaji pejabat negara.”

Harry lantas membandingkan gaji Gubernur BI dan eksekutif BUMN yang jauh melebihi gaji orang nomor satu Indonesia tersebut. Seorang Gubernur BI, menurut Harry, mendapatkan gaji pokok Rp41,1 juta plus tunjangan jabatan Rp121,4 juta per bulan.

Angka tersebut belum termasuk deretan tunjangan lainnya, seperti insentif tiga kali gaji pokok, tunjangan cuti tahunan 1 kali gaji pokok, serta tunjangan hari raya (THR) dua kali Rp145 juta selama setahun.  Belum lagi,  tunjangan hari tua, tunjangan akhir masa jabatan, uang penghargaan masa pengabdian, uang perpisahan, serta bantuan uang duka. Dan ditambah fasilitas lainnya seperti perumahan, transportasi, kesehatan, telekomunikasi, asuransi kecelakaan kerja, kartu kredit dan olahraga. “Selama satu tahun, take home pay seorang Gubernur BI bisa Rp2,4 miliar,” kata Harry.

Itu baru gaji Gubernur BI. Bagaimana dengan eksekutif BUMN?

Ambil saja contohnya, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk., bank terbesar di Indonesia. Mengacu pada Rapat Umum Pemegang Saham pada 4 Mei 2009, gaji pokok Sang Dirut mencapai Rp166 juta per bulan. Jika ditambah tunjangan dan tantiem (bonus), penghasilannya bisa menyentuh Rp705 juta per bulan atau Rp7 miliar per tahun pada 2009. Itu belum termasuk fasilitas perumahan, transportasi dan santunan.

Namun, kata Dirut Bank Mandiri, Zulkifli Hasan, “Jangan bandingkan gaji presiden dengan korporasi. Kalau gaji saya dikatakan [tertinggi], ya Alhamdulillah, tapi saya tidak yakin hal itu,” katanya di Jakarta, Jumat, 28 Januari 2011.

Gaji Gubernur BI dan Dirut Mandiri bisa jadi memang berada di kelompok tertinggi. Namun, menurut Deputi SDM Aparatur Negara Kementerian PAN, Ramli Naibaho, dalam menyusun struktur gaji pejabat negara, gaji Gubernur BI dan Dirut BUMN cuma dijadikan sebagai referensi, namun bukan sebagai pembanding. Alasannya, sumber dana gaji BI dan BUMN berbeda, bukan dari APBN.  "Jadi, Dirut BUMN dan petinggi BI tidak termasuk struktur pejabat negara.”

Yang penting, Ramli menambahkan, struktur gaji pejabat menjadi lebih adil, layak dan sesuai dengan beban kerja. “Jangan ada lagi, gaji pejabat terlalu njomplang.”

Sumber: vivanews.com

Walikota yang Tidak Pernah Mengambil Gajinya

 

Walikota Solo Joko Widodo

 

Ribut Soal Gaji, SBY Tengoklah Walikota Solo

Urusan gaji pejabat tinggi belakangan ini kian ramai dibicarakan. Pemicunya, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal gajinya yang sudah tujuh tahun tidak juga naik. Tapi tidak semua pejabat negara mempermasalahkan gaji. Walikota Solo Joko Widodo, misalnya.

Walikota yang tengah menjalani masa jabatan dua periode ini ternyata belum pernah sekali pun mengambil gajinya. Bahkan, mobil dinas walikota yang saat ini dipakainya juga merupakan 'warisan' pejabat walikota sebelumnya, Slamet Suryanto.

Jokowi panggilan akrab walikota Solo ini menuturkan, Sabtu 28 Januari 2011  hingga hari ini belum pernah melihat ataupun menerima amplop gaji bayarannya sebagai walikota. “Kalau teken saya memang teken tapi tidak pernah lihat amplopnya. Ambil gimana, wong lihat amplopnya saja tidak pernah,” kata dia.

Ketika ditanya kenapa tidak mengambil gajinya, dengan rendah hati ia tidak mau menjawabnya. “Nggak, nggak, saya tidak mau menjawabnya karena terlalu riskan. Yang penting saya tidak pernah ambil gaji. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada sekretaris atau ajudan saya,” tegas dia.

Soal mobil dinas, dia juga enggan menggantinya dengan yang baru. Mobil dinas Toyota Camry keluaran tahun 2002 ini merupakan peninggalan mobil dinas walikota Solo sebelumnya, Slamet Suryanto. “Mobil asal bisa dinaikin, tidak perlu mobil baru,” ujar Jokowi.

Selain itu, dia mengaku memang tidak suka gonta-ganti mobil. Seperti halnya mobil pribadinya yang sudah 14 tahun tidak diganti. “Saya bukan sok, tapi saya memang orang nggak punyai birahi terhadap mobil baru. Jenis mobil dinasnya keluaran tahun berapa, saya juga tidak tahu. Silakan tanya Pak Suli saja (sopir walikota). Pokoknya saya naik dan selamat saja,” tutur dia.

Sumber: vivanews.com

Seberapa Sakti Cirus Sinaga (5) JE Sahetapy: Bersihkan Tikus-tikus Berbintang

JE Sahetapy 

 

Jaksa Cirus Sinaga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dalam pembocoran dokumen rencana penuntutan (Rentut) Gayus Tambunan. Sebelumnya, seusai menerima vonis, Gayus Tambunan pun bernyanyi soal berlarut-larutnya proses hukum Cirus Sinaga. Kasus si jaksa berlarut-larut karena ia memiliki kartu truf dalam kasus Antasari Azhar.

Tentunya apa yang terjadi dalam kasus Antasari, Gayus dan Cirus ini membuktikan begitu amburadulnya penegakan hukum di Indonesia. Ini juga menunjukkan begitu perkasanya mafia hukum dan peradilan saat ini.

Pengamat dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia JE Sahetapy menyatakan, kasus ini membuktikan betapa kepolisian dan kejaksaan telah terkotaminasi begitu lama oleh mafia hukum.

Oleh karena itu, sebelum memberantas mafia hukum ini, menurut Sahetapy, oknum dan tikus-tikus jenderal di Polri dan Kejaksaan harus dibersihkan dahulu. "Saya selalu katakan, ikan yang busuk itu ada di kepalanya bukan di ekornya. Bau busuk tidak dirakyat, tetapi di kepala-kepala di atasnya itu. Jadi harus dipotong," katanya.

Sahetapy juga mengakui, amburadulnya penanganan kasus ini merupakan akibat dari ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam penegakan hukum. Ia pun membandingkan kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru. Walau Soeharto otoriter dan diktator, tapi memiliki arah tujuan yang jelas. Beda dengan Presiden SBY yang mengedepankan berpolitik santun dan pencitraan, tapi membuat rakyat bingung, karena tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Berikut wawancara detikcom dengan JE Sahetapy yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) di kantornya Jl Diponegoro No 64, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2011).

Bagaimana bapak melihat perkembangan kasus Gayus Tambunan ini?

Kalau soal kasus Gayus Tambunan ini ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Kalau bagi saya, sebagai mantan pendidik, persoalannya bukan percaya atau tidak. Tetapi sebaiknya dibuka apa yang telah dikatakan Gayus ditelusuri dan diselidiki saja.

Kalau ternyata ada dasar hukumnya harus dijadikan bahan penyidikan, tapi jangan apriori langsung ditentang. Saya kok melihat ada masalah, ada yang mengatakan dia bohong atau penjahat besar, tapi kita harus obyektif mengkaji pernyataan dia.

Baik juga soal rekayasa kasus Antasari, seperti yang dikatakan Gayus. Karena saya membaca di media massa, soal peristiwa pembunuhan itu, khusus saat penembakan. Dari hasil dokter forensik memang diragukan, peluru tidak sama, tembakan tidak sama antara tembakan jarak dekat atau jarak jauh.

Begitu juga untuk kasus pajak yang menyebabkan Gayus disuap juga harus diungkap kembali. Saya kurang sepakat kalau kasus Gayus ini dikatakan sebagai kasus gratifikasi, tapi ini kasus penyuapan.

Saya kira, polisi dalam kasus ini juga telah terkontaminasi dengan mafia hukum, meskipun saya belum bisa membuktikannya. Bagi saya agak mengherankan, Gayus kok bisa pergi ke Bali, Macau, Singapura, kok polisi tidak tahu, itu bagaimana?

Menurut saya, apakah kita sudah begitu bodoh sampai tidak tahu lagi. Dan yang harus bertanggung jawab, bukan hanya yang bertugas di Rumah Tahanan Markas Brimob Mabes Polri di Kelapa Dua, Depok saja. Tetapi para pejabat Polri yang berada di tingkat dua sampai tiga mereka yang harus bertanggung jawab.

Sudah begitu parahkan mafia hukum bekerja sehingga keadilan sulit digapai?

Kalau soal mafia hukum ini sejak tahun 2000, saya mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini sudah amburadul. Pada saat itu sudah ada mafia, cuma mainnya belum sampai sebesar ini. Ini kan baru begitu membahana ketika ribut soal Cicak dan Buaya. Saya bilang kok bisa Cicak dan Buaya. Kalau Cicak kan biasa hidup di rumah orang miskin sampai istana. Kalau Buaya itu kan makannya bangkai. Kalau polisi itu dikatakan buaya, ya silakan saja.

Tapi menurut saya, kalau kita mau memberantas betul-betul mafia hukum ini. Pertama-tama hasus dimulai dengan membersihkan oknum-oknum dan tikus-tikus berbintang di lingkungan Polri dan Kejaksaan. Kalau kita mau kembali ke negara hukum, saya aneh, kalau di dalam konstitusi tidak disebut, begitu juga setelah amandemen, kok Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Apakah Satgas Mafia Hukum ini bisa dibenarkan dari segi hukum, baik dari teori tata negara maupun teori-teori hukum yang lain, apa itu dibenarkan? Saya terus terang setelah mengikuti sepak terjang Profesor Denny Indrayana (Sekretaris Satgas Mafia Hukum) berpikir secara lugas apa tidak? Tapi yang paling merisaukan saya ini adalah Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (Kuntoro Mangkusubroto) itu bukan seorang sarjana hukum, tapi cuma doktor dan insinyur biasa. Begitu juga dengan Denny Indrayana,yang hanya hukum tatanegara saja, bukan ahli hukum pidana. Mestinya dia (Denny) pola permainannya tidak begitu cantik.

Betulkah kalau kasus Gayus ini dibongkar akan menimbulkan instabilitas politik terganggu, mengingat banyak pejabat tinggi terlibat?

Saya kira tidak, saya berpendapat ini tidak mengganggu. Kalau kita ikuti perkembangan akhir-akhir ini, justru sebenarnya masyarakat ini sudah kesal dan sebal dengan keadaan ini. Politic is not about power and domination, but about truth, politik bukan tentang kekuatan dan kekuasaan, tapi tentang kebenaran.

Politik itu sebenarnya memiliki makna dan hakiki seperti itu. Tapi politik di Indonesia itu sudah sedemikian rupa direkayasa dan orang lupa dengan kebenaran. Celakanya, ketika orang berbicara tentang kebenaran, maka lawan kebenaran itu adalah kebohongan. Dan, ketika orang berbicara kebohongan, pemerintah lalu marah. Kalau pemerintah ini betul-betul memiliki komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, maka sebetulnya pemerintah tidak boleh marah, tapi menanyakan apa saja yang belum terpenuhi.

Kembali ke masalah Gayus. Saya juga heran kepada Presiden sejak dulu. Kenapa tidak memanggil Kapolri yang lama saat dijabat Bambang Hendraso Danuri (BHD) dan yang baru (Timor Pradopo) untuk memberikan ultimatum, tidak hanya instruksi. Saya kira memberikan ultimatum, bukan sebagai bentuk intervensi presiden dalam persoalan hukum. Karena Polri dan Kejaksaa Agung itu berada di bawah Presiden.

Saya sudah mulai curiga, ketika masalah penangkapan dua anggota KPK oleh Polri, lalu dikeluarkan P-21. Tiba-tiba lalu dijadikan SP3, lalu deponeering, tapi di Belanda sekarang ini justru seponeering. Rupanya Kejaksaan itu tidak mengikuti perkembangan hukum di sana.

Lalu kenapa Presiden seperti membiarkan polisi dan jaksa kerja seenaknya?

Itu menurut hemat saya, Presiden itu memang begitu sangat pintarnya, kalau kata orang Jawa, saking keminternya. Makanya saking pinternya, orangnya terlalu banyak memikirkan. Orang kalau terlalu banyak memikir akan sulit mengambil keputusan. Kalau Saya ini bekas pendidik, jadi melihatnya seperti itu.

Kalau anda melihat seorang wanita ini, bimbang. Lalu lihat wanita lainnya bimbang, lihat yang lainnya bimbang lagi, akhirnya mendapatkan wanita yang jelek. Mestinya jangan terlalu banyak pertimbangan dan ragu-ragu, apalagi bagi seorang jenderal.

Saya membaca cerita Jenderal Eisenhower itu, hanya diberikan briefing, kondisi cuaca, musuh dan lain-lain, lalu ambil keputusan. Tidak ada lagi perhitungan sekian mati, sekian berhasil. Tetapi kalau timbang sana, timbang sini, apalagi kalau orangnya punya hidung pinokio wah lebih repot lagi.

Ketidaktegasan Presiden ini membuktikan keterlibatan Istana dan pejabat tinggi dalam kasus ini?

Saya kurang tahu soal itu, bukannya saya takut menjawab. Yang saya tahu, ada keterlibatan secara langsung dan tidak langsung, yang saya ikuti dari sejumlah media massa, justru dalam kasus Bank Century. Tetapi itu harus dibuktikan lebih lanjut lagi. Menurut hemat saya, kalau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun dan memeriksa semua pembukuan, termasuk di Bank Indonesia, saya kira itu akan ketahuan dan terbuka.

Karena setiap keluar masuk uang BI itu kan tentunya dicatat dalam pembukuan di BI. Malah rekening uang dan nomor uang keluar masuk itu dicatat. Saya merasa para anggota dewan terhormat, wakil-wakil rakyat ini terlalu banyak ngomong. Mungkin karena hidup di gedung yang miring, maka pikirannya juga miring.

Presiden yang tak bisa memberikan tekanan kepada polisi dan jaksa ini, apakah bisa dikatakan Istana terlibat dalam kasus-kasus ini, seperti untuk menyingkirkan Antasari Azhar?

Kalau gosip di luar begitu, tapi saya tidak bisa bilang gosip itu benar. Kalau gosip di kalangan akar rumput seperti itu, terutama setelah Gayus secara tegas mengambil sikap bertalian dengan Presiden. Bahkan ada gosip di luar, yang hal-hal saya tidak berani berbicara dan mengomentarinya di sini. Ada yang mengatakan sampai sedemkian rupa.

Saya tanya apa betul ke teman? Iya pak betul. Apa anda dekat dengan Presiden? Oh tidak Pak, tapi ini sudah menjadi cerita. Nah itu yang saya khawatirkan, cerita dari mulut ke mulut itu biasanya berbunga. Kalau orang meminjam uang, tidak suka membayar rente (bunga). Tapi pinjam omongan, malah suka tambah rente (bunga), itu repotnya di situ. Jadi saya tidak bisa kasih komentar soal itu, bukan takut, tapi saya belum yakin tentang kebenaran cerita-cerita itu.

Lalu solusinya agar kasus-kasus ini diselesaikan tuntas?

Menurut hemat saya, semua itu tergantung dari Presiden sendiri. Kalau bapak Presiden tidak membuat masalah ini clear atau jelas, saya kira akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita bersama. Presiden harus ingat, dia mengabdi bukan supaya dia selamat, tapi agar rakyat jadi sejahtera dan selamat. Presiden itu jadi presiden itu untuk jadi siapa? Supaya rakyat sejahtera dan selamat. Kalau mas tanya, berapa honorarium saya? Saya tidak akan jawab, karena hal-hal seperti itu masih tabu dan tak etis.

Saya tidak tahu apakah presiden itu keperucut atau ada maksud tertentu. Hey tentara, kamu saya naikan, walau saya tidak. Saya kira, bagi orang bijak tidak akan ngomong seperti itu. Orang boleh pintar, tapi belum tentu bijak.

Hanya orang yang pintar dan bijak baru bisa melakukan hal-hal yang bisa diterima masyarakat. Tapi sekadar pintar dan punya gelar macam-macam, tapi tidak bijak buat apa.

Kebijakan itu sangat penting, tak hanya dalam kehidupan masyarakat, tapi politik juga. Nah, setelah Gayus ngomong itu, munculah macam-macam di DPR. Mungkin Presiden lalu khawatir tentang kompromi selama ini dengan partai politik lainnya, seperti Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan lain-lainnya.

Setelah divonis Gayus bernyanyi soal Jaksa Cirus Sinaga, ini bagaimana?

Kalau soal Cirus Sinaga, terus terang saja, saya tidak begitu respect sama dia. Karena saat dia jadi jaksa menangani Antasari Azhar, semua omongannya, tuduhannya dan tuntutannya sama sekali tidak mencerminkan seorang yang beradab. Dia gali lubang untuk orang lain seenaknya, sekarang dia terperosok sendiri ke dalamnya.

Saya terus terang dan berpikir bahwa Kejaksaan itu sebetulnya sudah lama terjadi pembusukan di sana. Tidak hanya di Kepolisian tapi juga Kejaksaan. Apalagi di pengadilan. Saya selalu katakan, ikan yang busuk itu ada di kepalanya bukan di ekornya. Bau busuk tidak di rakyat, tetapi di kepala-kepala di atasnya itu. Sehingga Adnan Buyung Nasution dulu saat zaman Presiden Soeharto bilang ke saya, jadi Sahetapy, kepalanya yang dipotong? Anda yang katakan bukan saya sambil tertawa.

Begini waktu zaman Pak Harto, meskipun pemerintahannya diktator, tapi kita tahu arahnya. Tapi sekarang ini dengan politik yang katanya penuh kesantunan dan pencitraan, kita malah bingung, mau dibawa ke mana kita ini. Jadi yang kita minta dari Presiden sekarang ini, kalau bisa tegas, baik terhadap kepolisian maupun kejaksaan. Dia harus back up juga KPK jangan ragu-ragu.

Saya gatal juga ketika dia bilang, saya tidak mau intervensi. Ya kalau tidak mau intervensi, polisi dan jaksa jangan di bawah beliau saja. KPK kan dibentuk UU, sehingga Presiden tak bisa intervensi, kalau satgas yang dibentuk Instruksi Presiden (Inpres) sebenarnya tidak jelas dan tidak ada di dunia mana pun satgas-satgas seperti itu. Menurut hemat saya, sesuai UU, Kejaksaan dan Polisi bisa langsung diintruksikan dan ditugaskan oleh Presiden, ayo kerjakan ini, lakukan itu, tugaskan. Kalau lepaskan ini, tahan itu, ya itu nggak boleh, itu namanya intervensi.

Sumber: detiknews.com

Seberapa Sakti Cirus Sinaga (4): Antasari Menanti Si Perekayasa Dibui

Antasari Azhar hingga kini terus berdoa di penjara. Mantan ketua KPK itu mendoakan agar pihak-pihak yang menzalimi dirinya mendapat balasan yang setimpal. Ia berharap ada mukjizat bahwa kejujuran akhirnya akan muncul membebaskan dirinya.

"Dia menyerahkan kepada yang kuasa agar kejujuran akhirnya ditampilkan," kata pengacara Antasari, Juniver Girsang.

Juniver menyampaikan hal itu saat ditanyakan tanggapan Antasari atas jaksa Cirus Sinaga yang kini dijadikan tersangka kasus pemalsuan rencana penuntutan (rentut) Gayus Tambunan. Cirus adalah jaksa penuntut umum yang menangani kasus Antasari. Ciruslah yang menyeret mantan Ketua KPK itu dihukum penjara 18 tahun atas dakwaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Sudah lama beredar dugaan kasus Antasari direkayasa. Cirus dianggap memiliki peran besar dalam penyusunan skenario dalam rekayasa tersebut. Dugaan tersebut semakin mengkuat setelah pada 19 Januari 2011 lalu, Gayus membeberkan keterlibatan jaksa itu dalam merekayasa kasus dirinya hingga Antasari.

Saat itu setelah divonis 7 tahun  penjara, Gayus sempat menyampaikan curhatnya. Dalam curhatannya tersebut, Gayus menuding Satgas Pemberantasan Mafia Hukum telah mengarahkan dan mengalihkan isu dari mafia pajak yang kemungkinan melibatkan Dirjen Pajak atau mafia hukum yang kemungkinan melibatkan Cirus Sinaga yang ditakutkan membongkar skenario kasus Antasari.

Penasihat hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution bahkan menyebut, Cirus adalah orang yang paling tahu soal kasus Antasari Azhar. Buyung meyakini, jika Cirus tersentuh hukum dalam kasus Gayus, maka dikhawatirkan dia akan membongkar rekayasa dalam kasus Antasari.

Reaksi pun muncul dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyatakan akan kembali mempelajari berkas perkara Antasari. "Baru diminta berkasnya untuk dipelajari. Berkas perkara dengan petunjuk jaksa penelitinya," terang Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy kepada detikcom.

Marwan pun menjelaskan, pihak Jamwas baru akan mempelajari berkas perkara Antasari saja. Sedangkan berkas perkara terdakwa lain dalam kasus yang sama, seperti Wiliardi Wizard, Sigid Haryo Wibisono, dan Jerry Hermawan Lo belum akan dipelajari.

Sementara itu, Cirus yang dituding merekayasa pemenjaraan Antasari Azhar pun membatahnya. Pengacara Cirus, Tumbur Simanjuntak mengatakan, justru kliennya mengaku tidak mengetahui persis apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

"Sebagai jaksa penuntut umum, dia menyatakan tidak pernah merekayasa, berkas perkara (kasus Antasari), seratus persen kok dilimpahkan (ke pengadilan). Kecuali ada pengurangan, penambahan dan ada yang diubah dalam berkas itu," katanya.

Sebagai ketua tim penuntut saat itu, Cirus mengaku hanya mempelajari berkas yang diterimanya dari penyidik Mabes Polri. Cirus tidak pernah mengubah apa yang tertuang dalam berkas penuntutan itu. "Iya, berkas yang diterima dari penyidik polri seratus persen diserahkan ke pengadilan. Tanpa ada yang diubah, ditambah, atau dikurangi, seratus persen diserahkan ke pengadilan," jelasnya seraya mempersilakan untuk membuka kembali berkas-berkas perkara tersebut.

Juniver Girsang, kuasa hukum Antasari Azhar mengungkap kejanggalan kasus Antasari yang memperkuat adanya rekayasa tersebut. Salah satunya, soal dakwaan kepada kliennya yang telah mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada almarhum Nasrudin. Dakwaan itu dalam persidangan, baik bukti dan saksi ahli tidak bisa membuktikannya.

"Tidak ada alat bukti jaksa di pengadilan kalau SMS ke Nasrudin itu dari Pak Antasari. Dari all over SMS Pak Antasari, kurun waktu Januari-Februari 2009 sebagaimana dakwaan jaksa, Pak Antasari tak pernah kirim SMS ke almarhum," ungkapnya kepada detikcom.

Seharusnya kalau polisi tahu ini, sudah kewajibannya untuk mencari dan mengungkap siapa pengirim SMS sebenarnya ke Nasrudin. Sayangnya, sampai hari ini tidak ada upaya polisi untuk mengungkapnya. Tidak ada ikhtiar dari polisi untuk mengungkap. "Ini membuktikan tak benar Pak Antasari yang kirim SMS, dengan demikian tidak benar Pak Antasari adalah pelaku meninggalnya Nasrudin, karena tuduhan awal SMS dikirim Pak Antasari," ujar Juniver lagi.

Sebenarnya pengakuan adanya rekayasa untuk menjebloskan Antasari ke penjara, bukan hanya dari Gayus. Mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Williardi Wizar juga mengakui adanya skenario untuk memenjarakan Ketua KPK itu. Williardi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini mengungkapkan bagaimana rekayasa saat pembuatan berita acara pemeriksaan.

"Demi Allah saya bersumpah, waktu itu saya dikondisikan Dir, Wadir, Kabag, Kasat, orang yang menyebut 'sasaran kita Antasari'," tegasnya dalam sidang pertengahan 2010 lalu. Williardi kemudian menuturkan, jika saat itu dia diperlihatkan dan dibacakan BAP Sigid Haryo Wibisono, terdakwa lainnya. "Dibacakan pada saya, kita samakan saja. Kalau ini perintah pimpinan silakan saja," ujar Williardi saat dia menuturkan pembuatan BAP yang pertama tersebut.

Tentunya yang menjadi pertanyaan, siapa yang sebenarnya merekayasa dan tokoh utama yang meminta merekayasa kasus Antasari itu? Faktanya, Antasari, Williardi Wizar, serta dua pengusaha yaitu Sigid Haryo Wibisono, dan Jerry Hermawan Lo didakwa terlibat pembunuhan berencana terhadap Nasrudin, yang dieksekusi seusai bermain golf di Padang Golf Modernland, Cikokol, Tangerang, sekitar pukul 14.00 WIB, Sabtu 14 Maret 2009.

"Kami tidak tahu. Cirus yang harus ungkap itu. Siapa di belakang ini semua. Cirus harus ungkap sebagaimana pernyataan Gayus bahwa kasus ini rekayasa," kata Juniver kembali.

Menurut Juniver, bisa saja Cirus Sinaga membantah tudingan tersebut. Tapi setidaknya pernyataan Gayus itu membuktikan ada hubungan intensif di antara Gayus dan Cirus tersebut. "Kalau Cirus membantah kan bisa-bisa dia saja. Kalau Gayus membuat pernyataan seperti itu tentu ada hubungan intensif antara Gayus dan Cirus, tentu demikian. Tidak mungkin mengungkapkan sesuatu kalau tanpa hubungan di antara mereka," tandasnya.

Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta S Pane meyakini pernyataan Gayus bahwa Cirus Sinaga memiliki kartu truf bagi kepolisian untuk merekayasa kriminalisasi Antasari Azhar. IPW juga menilai penanganan Cirus Sinaga ini begitu lamban. Padahal, beberapa orang yang menangani ini sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak lama, seperti Hakim Asnus, Kompol Arafat.

"Ini menunjukkan ada misteri kenapa Cirus belum jadi tersangka. IPW merasa yakin apa yang diucapkan Gayus itu ada benarnya bahwa Cirus punya kartu truf bagi Polri terutama dalam kasus rekayasa kriminalisasi atas Antasari. Melihat fakta yang ada kita yakin dengan apa yang dinyatakan Gayus," jelas Neta.

IPW yakin kasus Antasari direkayasa karena menemukan sejumlah kejanggalan. Kejanggalan itu yakni baju Nasrudin tidak dijadikan barang bukti. Padahal dari baju itu bisa diketahu apa ia tewas saat kejadian atau tewas di tempat lain. Lalu kejanggalan lainnya, 2 dokter yang membelah kepala Nasrudin tidak pernah dijadikan saksi.

Ketika jenazah dibawa ke RSCM  dan mau divisum dr Munim, kepala Nasrudin sudah terbelah dan ada jahitan tapi anehnya, siapa dokter yang membedah Nasrudin dan RS yang membelah kepala Nasrudin tak diketahui dan tak jadi saksi.

"Kasus Antasari dan Kasus Gayus Tambunan ini paling tidak melibatkan sedikitnya lima jenderal polisi," kata Neta.

Banyak isu yang beredar kalau rekayasa kasus Antasari merupakan pesanan Istana. Istana dituding memiliki sejumlah motif untuk balas dendam kepada Antasari yang saat menjadi Ketua KPK telah menyeret besan SBY, Aulia Pohan ke penjara. Antasari mengungkapkan kasus pembunuhan Nasrudin yang menjeratnya terjadi saat ia sedang fokus menangani kasus IT KPU. Kasus ini diduga bisa membahayakan legitimasi pemerintahan SBY. Petisi 28 mendesak KPK agar menuntaskan kasus IT KPU yang diduga melibatkan istana ini. Namun kasus tersebut dihentikan.

Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) JE Sahetapy pun mendegar informasi kasus Antasari dan Gayus mengarahkan ke Istana Presiden. Namun, Sahetapy mengingatkan, perlunya penelusuran yang tajam dam mendalam, serta membuka semua kasus yang muncul.

"Kalau gosip di luar begitu, bukan berarti saya bilang itu benar. Saya tanya apa betul ke teman? Iya pak betul. Apa anda dekat dengan Presiden? Oh tidak Pak, tapi ini sudah menjadi cerita," kata Sahetapy.

Istana hingga kini belum berkomentar soal dugaan rekayasa kasus Antasari. Staf khusus presiden bidang hukum Denny Indrayana tidak menjawab saat diminta tanggapan soal tudingan yang dikoarkan Gayus tersebut. Denny tidak mengangkat telepon ketika dihubungi. Di-BBM dan di-SMS pun hingga kini Denny belum memberi jawaban.

Sikap diam Istana ini bisa membahayakan karena gosip justru akan makin berkembang liar. "Nah itu yang saya khawatirkan, cerita dari mulut ke mulut itu biasanya berbunga. Kalau orang meminjam uang, tidak suka membayar rente (bunga). Tapi pinjam omongan, malah suka tambah rente (bunga), itu repotnya di situ," kata Sahetapy.

Sumber: detiknews.com

Seberapa Sakti Cirus Sinaga (3): Siapa Pelindung Cirus Sinaga?

Gayus Tambunan 

 

Tidak disangka putusan bebas tanggal 12 Maret 2010 terhadap terdakwa Gayus Holomoan P. Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang, berbuntut panjang. Beberapa penyidik Polri,  pengacara, hingga hakim akhirnya harus masuk bui.

Tapi ada satu yang membuat banyak kalangan merasa aneh. Keputusan itu ternyata tidak menyeret jaksa yang melakukan tuntutan. Padahal putusan bebas murni terhadap Gayus tidak lepas dari dakwaan jaksa yang sangat lemah. Saat itu Gayus hanya dituntut hukuman 1 tahun percobaan.

Pengadilan itu sendiri berjalan selama 3 bulan sejak 13 Januari 2010. Selama itu Gayus disidang sembilan kali dengan jumlah saksi sebanyak 15 orang. Jaksa penuntut umum Nasran Azis kala itu  menjerat Gayus dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Dakwaan kedua Gayus diancam pidana dalam pasal 372 KUHP tentang penipuan.

Sebenarnya putusan tersebut banyak menuai kecurigaan. Namun saat itu, majelis hakim PN Tangerang, Banten, M. Asnun, Bambang Widiatmoko dan Haran Tarigan saat ingin dimintai keterangan terkait putusan tersebut rama-ramai menghindar.

Ketua majelis hakim M. Asnun usai memberikan vonis langsung berangkat umroh. Adapun Haran Tarigan tidak bersedia ditemui dengan alasan tidak sehat. Sementara Bambang Widiatmoko juga ikut-ikutan menghilang.

Keanehan ini baru santer terdengar ketika mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Polisi Susno Duadji, membeberkan masalah tersebut. Susno menyatakan menyebut kalau Gayus adalah makelar kasus (markus) pajak sebesar Rp 25 miliar. Berdasarkan keterangan Gayus, uang Rp 25 miliar itu dibagi-bagi ke sejumlah
penegak  hukum.

Setelah Susno buka mulut, jaringan mafia hukum dalam kasus Gayus pun mulai dijerat dan masuk penjara. Mereka adalah AKP Sri Sumartini, Komisaris Polisi Arafat Enanie, Sjahril Djohan, Haposan Hutagalung, serta hakim M. Asnun.

Sementara dari kalangan jaksa tidak ada sama sekali yang terjerat. Padahal Cirus Sinaga, yang saat itu sebagai jaksa peneliti dalam kasus Gayus, sangat berperan besar dalam proses dakwaan ringan terhadap Gayus di PN Tangerang.

Cirus selaku jaksa peneliti dalam kasus Gayus berupaya melakukan pengaburan dakwaan. Misalnya dengan menambahkan delik penggelapan sesuai Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seharusnya, jika ada unsur penggelapan, seharusnya Gayus dijerat dengan Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah dengan UU No 20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU itu menjelaskan mengenai penggelapan yang dilakukan pegawai negeri.

Sementara kalau menggunakan pasal 372 KUHP, itu untuk penggelapan yang dilakukan bukan oleh pegawai negeri. Alhasil, dakwaan korupsi akhirnya hilang dalam surat dakwaan Gayus. Yang tersisa hanya perkara pencucian uang dan penggelapan. Jangan heran jika kemudian Gayus divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Berkat peran Cirus juga dana Gayus sebesar Rp 24,6 miliar yang sebelumnya diblokir akhirnya dibuka. Pembukaan rekening Gayus itu karena adanya petunjuk dari jaksa Cirus Sinaga. Jaksa memberi petunjuk, kasus yang melibatkan Gayus tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Brigadir Jenderal Polisi Raja Erizman dalam kesaksiannya saat di persidangan mengaku pembukaan blokir uang Rp 24,6 miliar itu sesuai petunjuk Cirus, yakni uang yang bermasalah dalam kasus penggelapan hanya Rp 395 juta.

"Setelah dinyatakan P21 (berkas dinyatakan lengkap), jaksa memberi petunjuk, yang disita dan dijadikan barang bukti Rp 395 juta untuk tindak pidana penggelapan," jelas  Raja Erizman dalam kesaksiannya.

Nah,karena sudah P21, berdasarkan petunjuk Cirus, beberapa rekening yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yang sebelumnya diblokir penyidik, harus dibuka.

Oleh karena itu, menurut Raja Erizman, atas dasar petunjuk jaksa Cirus itu, ia pun menandatangani surat permintaan pembukaan rekening yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan, yaitu korupsi dan pencucian uang. Surat itu disampaikan kepada pihak perbankan pada 26 November 2009.

Semua bantuan Cirus pada Gayus tentu saja tidak gratis. Gayus pernah memberi pengakuan saat diperiksa polisi bahwa dia memberikan uang kepada jaksa, polisi, hakim dan pengacara masing-masing Rp 5 miliar.

"Pengakuan Gayus Rp 5 miliar ke pengacara, Rp 5 miliar ke penyidik, Rp 5 miliar ke jaksa, dan Rp 5 miliar ke hakim," papar Ketua tim independen Polri Irjen Pol Mathius Salempang saat memenuhi panggilan Panja Penegakan Hukum DPR untuk membahas penanganan makelar kasus (markus) di tubuh Polri, Juni 2010.

Pia Akbar Nasution, salah satu kuasa hukum Gayus, sebelum sidang Gayus Rabu (24/11/2010) juga membuka uang yang diberikan pada jaksa sebanyak Rp 5 miliar. "Lima miliar untuk jaksa ini diduga larinya ke Cirus dan kawan-kawan," ujar Pia.

Memang belum diketahui berapa persisnya uang yang diterima Cirus. Uang Rp 5 miliar Gayus untuk jaksa kemungkinan dibagi dengan jaksa lainnya. Tapi tentunya bagian Cirus tidak kecil. Kejagung pada April tahun lalu juga menyelidiki kepemilikan rumah mewah Cirus di kampung halamannya Medan. Rumah itu dinilai seharga Rp 3-5 miliar.

Namun sekalipun sudah terang keterlibatan Cirus, jaksa senior ini tidak kunjung dijerat dalam kasus suap. Sekalipun berupaya dijerat, namun hanya dengan kasus pemalsuan rencana tuntutan kasus Gayus. Jangan heran kalau ada spekulasi yang mengatakan, ada orang kuat di belakang Cirus.

Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyatakan, penyelamatan Cirus menimbulkan tanda tanya besar. Cirus pernah ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam salah satu kasus yang menjerat Gayus. Namun, status tersangka itu kemudian diralat polisi dan ia hanya sebagai saksi. Karena itu ICW curiga adanya kekuatan besar di belakang Cirus.

Karena itu ICW meminta  penanganan kasus Gayus sebaiknya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hampir setahun kasus ini berjalan, kepolisian dinilai tidak menanganinya dengan maksimal.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane juga mengkritik belum diusutnya Cirus dalam kasus suap Gayus. "Sampai sekarang polisi belum sentuh soal dia terima dana dari Gayus. Polisi
hanya berkuat pada soal rentut. Dan ini pun begitu lama," kritik Neta.

Neta pun yakin ada kekuatan sakti yang membuat polisi tidak tegas mengungkap kasus Cirus. "Kalau polisi tidak takut, polisi tidak punya beban, ya kita harap kapolri serius menuntaskan kasus Cirus. Segeralah cirus ditahan," tegas Neta.

Sumber: detiknews.com

Seberapa Sakti Cirus Sinaga (2): Cirus Miliki Dua Senjata Sakti

Hampir sebulan jaksa senior Cirus Sinaga dikabarkan tidak terlihat batang hidungnya di kantornya, Kejaksaan Agung (Kejagung). Pasca dicopot dari jabatan Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Cirus memang berkantor di Kejagung. Dan, sejak itu pula Cirus diduga sering tidak masuk kerja.

Raibnya Cirus di kantor semakin sering ketika Gayus Tambunan, terpidana kasus mafia pajak, buka suara usai vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejak itu Cirus disebut-sebut tidak pernah lagi masuk kantor.

Kuasa hukum Cirus, Tumbur Simanjuntak, mengakui kalau kliennya itu memang sering tidak masuk. Tapi kata Tumbur, Cirus bukannya sengaja membolos melainkan karena sakit. "Dia terkena penyakit gula. Jadi minta izin tidak masuk. Jadi tidak sama dengan yang disebutkan selama ini kalau dia hilang," kata Tumbur Simanjuntak.

Tumbur juga menampik kalau Cirus depresi akibat pernyataan Gayus yang menyudutkan Cirus. Usai pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 19 Januari 2011 lalu, Gayus sempat memberikan kejutan. Gayus menyatakan proses hukum Cirus berlarut-larut karena Cirus mempunyai kartu truf dalam kasus Antasari Azhar.

Pernyataan Gayus tentu saja tidak boleh dipercaya mentah-mentah. Tapi bila merunut penanganan kasus Cirus, omongan Gayus seperti mendapatkan pembenaran. Polisi begitu lamban mengusut kasus Cirus seperti memiliki ketakutan tersendiri bila serius mengungkap kasus sang jaksa.

Sikap polisi yang lamban menyidik Cirus tentu janggal karena dalam sidang nama Cirus sering disebut-sebut terlibat dalam kasus suap Gayus. Salah satu keterangan yang menyebut adanya keterlibatan Cirus keluar dari mulut Komisaris Polisi Arafat Enanie, yang telah divonis 5 tahun dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

Saat di persidangan, mantan penyidik kasus Gayus ini menyatakan, dirinya memiliki bukti keterlibatan Cirus dalam kasus mafia pajak Gayus. Menurut Arafat, indikasi keterlibatan kejaksaan terlihat dari keputusan kejaksaan yang tidak juga menyatakan berkas Gayus lengkap. Belakangan dakwaan yang diajukan jadi lemah.

Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy juga menyatakan dugaan kuatnya bila Cirus menerima uang dari Gayus. Marwan meyakini kejanggalan dalam dakwaan Gayus dilakukan Cirus dengan sengaja karena imbalan uang. Tim pemeriksa Jamwas juga sudah mendapatkan bukti-bukti yang mengarah Cirus terima uang. "Ya iya, kalau enggak motif uang mana mungkin dong. Pasti motif uang." ujar Marwan pada Oktober 2010 lalu.

Marwan mengatakan, Cirus selaku jaksa peneliti dalam kasus Gayus berupaya melakukan pengaburan dakwaan. Misalnya dengan menambahkan delik penggelapan sesuai Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seharusnya, jika ada unsur penggelapan, seharusnya Gayus dijerat dengan Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah dengan UU No 20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU itu menjelaskan mengenai penggelapan yang dilakukan pegawai negeri.

Sementara kalau menggunakan pasal 372 KUHP, itu untuk penggelapan yang dilakukan bukan oleh pegawai negeri. Alhasil, dakwaan korupsi akhirnya hilang dalam surat dakwaan Gayus. Yang tersisa hanya perkara pencucian uang dan penggelapan. Jangan heran jika kemudian Gayus divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Hal lain yang juga dianggap janggal, Cirus dalam persidangan mengaku tidak mengetahui dirinya ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum dalam kasus Gayus. Dan tidak terlibat dalam pembuatan dakwaan. Tapi anehnya, Cirus memerintahkan jaksa Fadel Regan mengambil rencana tuntutan yang asli. "Pokoknya sudah jelaslah itu, otomatis. Enggak mungkin dia mau berbuat itu kalau enggak ada tetek bengeknya," kata Marwan.

Meski punya banyak alat bukti untuk segera menjerat Cirus, sayangnya gerak polisi sangat lamban. Hampir satu tahun di tangan polisi, kasus Cirus tidak kunjung ada kemajuan. Di sinilah kemudian muncul anggapan, kalau Polri sengaja mengamankan Cirus. Anggapan makin kuat dengan pernyataan mengagetkan Gayus soal kartu truf Cirus.

"Sumber masalah kasus Gayus itu sebenarnya ada di Cirus. Anehnya dia belum jadi tersangka, padahal yang lain seperti hakim Asnun (Muhtadi Asnun) sudah divonis, Arafat divonis. Ini menunjukkan ada misteri kenapa Cirus begitu lama jadi tersangka," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.

Apa misteri tersebut? Menurut Neta, semua karena Cirus mempunyai dua senjata sakti yang bisa membuat lemah polisi. Yang pertama, seperti yang sudah diungkap Gayus yakni Cirus tahu persis skenario yang dibuat kejaksaan dan polisi untuk mengkriminalisasi Antasari. Kedua, Cirus tahu aliran dana suap Gayus kepada para pejabat termasuk pejabat Polri.

Sampai saat ini Polri belum juga belum menyentuh soal aliran dana dari Gayus ke Cirus. Polisi hanya berkuat pada soal rentut. Hal ini sengaja dilakukan karena polisi cari aman. Polisi tidak segera menuntaskan kasus suap Cirus karena tidak mau jadi bumerang. Mengungkap suap Cirus sama saja artinya akan mengungkap suap yang diterima polisi.

Cirus sangat mengetahui soal aliran suap Gayus karena dialah jaksa peneliti kasus suap Gayus. Begitu juga dengan dana Rp 28 miliar yang diblokir, Cirus tahu soal itu. Masalah inilah yang diduga membuat Polri ketar-ketir.

IPW sendiri mengaku punya informasi adanya oknum polri yang terima uang dari Gayus. Aliran dananya itu mulai dari Rp 750 juta sampai Rp 3,2 miliar. IPW siap membuka data tersebut kalau KPK turun tangan dalam kasus Gayus.

"Jadi menurut kami ini sengaja dikaburkan supaya orang lupa pada kasus Cirus. Kami sangat yakin polisi ingin mengaburkan kasus Cirus karena dari awal perkara Gayus ini pemicu ya di Cirus itu. Tapi sampai sekarang statusnya berubah-ubah," tegas Neta.

Berubah-ubahnya status Cirus Sinaga juga jadi sorotan Panja Mafia Pajak DPR. Soalnya sebelumnya Polri telah menetapkan Cirus sebagai tersangka, namun kemudian berubah jadi saksi pelapor, dan belakangan berubah lagi jadi tersangka. Karena itu Panja jadi curiga kalau ada apa-apanya dengan sikap Polri tersebut.

"Perubahan status Cirus ini memang rada aneh. Tak heran kalau ada spekulasi sikap penyidik ini berkait dengan rekayasa kasus Antasari yang diungkapkan Gayus. Untuk itu kami akan tanyakan ini dengan Kabareskrim pekan depan," terang anggota Komisi III DPR Nasir Jamil saat dihubungi detikcom.

Nasir menjelaskan, Komisi III DPR, sebenarnya tidak mau menelan bulat-bulat keterangan Gayus. Namun karena adanya sejumlah keanehan dalam penetapan status Cirus, omongan Gayus ini akhirnya jadi perhatian juga.

"Untuk itu kita akan minta klarifikasi ke Pak Ito Sumardi (Kabareskrim Mabes Polri). Supaya tabir ini jadi terbuka dan spekulasi-spekulasi yang selama ini berkembang dapat terjawab," ujarnya.

Sementara Ito Sumardi saat ditanya soal berubahnya status Cirus tidak mau bicara banyak. "Kalau soal itu tanyakan saja ke penyidiknya langsung,"  begitu ujar Ito singkat.

Sumber: detiknews.com

Seberapa Sakti Cirus Sinaga (1): Nyanyian Cirus Bisa Seret Istana

Cirus Sinaga

Jaksa Cirus Sinaga kini ditetapkan sebagai tersangka bocornya dokumen rencana penuntutan (Rentut) Gayus Tambunan. Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengungkap status Cirus saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2011) malam.

Sebelumnya, kasus Cirus, nyaris jalan di tempat. Meski satu tahun di tangan, polisi tidak kunjung memeriksa Cirus. Kapolri menetapkan status Cirus setelah muncul banyak tekanan. Tekanan muncul setelah Gayus tambunan melontarkan pernyataan mengagetkan.

Gayus, usai vonis Rabu (19/1/2011), menyatakan proses hukum Cirus berlarut-larut karena Cirus mempunyai kartu truf dalam kasus Antasari Azhar. Cirus diduga mengetahui skenario pemenjaraan mantan Ketua KPK itu. Cirus yang juga jaksa peneliti kasus Gayus memang menjadi ketua tim jaksa kasus Antasari Azhar.

Sebagai ketua tim jaksa Antasari Azhar, tentu Cirus tahu betul skenario pemenjaraan Antasari. Karena ia sebagai jaksa dan penyidik polisi lah yang menyiapkan skenario. Soal skenario kasus Antasari memang sudah lama menjadi rahasia umum. Skenario itu misalnya sudah diungkapkan mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi.

Dalam sidangnya, Wiliardi menyatakan, penyidikan kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, diskenariokan untuk menjebak Antasari Azhar sebagai dalang pembunuhan. Wiliardi mengungkap ada persengkokolan di antara penyidik dan jaksa penuntut.

Polisi dan jaksa tentu tidak mau skenario yang dibuat bersama Cirus terungkap. Masalahnya bukan hanya pejabat tinggi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung yang akan terkuak keterlibatannya, tetapi juga bisa menyeret-nyeret istana. Sebab, banyak orang percaya skenario untuk memenjarakan Antasari sebetulnya tidak lepas dari keinginan istana.

Inilah masalah besar, seperti pernah disinggung oleh Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) sebagaimana diungkap oleh Ketua Komisi III DPR Benny Kaharman. Katanya, pengungkapan kasus Gayus akan menimbulkan instabilitas politik.

Pada tahap awal, instabilitas politik itu akan mengguncang Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, sebab sejumlah petinggi di kedua institusi itu pasti terseret masuk bui, jika Cirus Sinaga membuka pembagian dana dari simpanan Gayus. Dalam hal ini bisa disimak kembali keterangan Susno Duadji.

Tahap berikutnya, jika Cirus Sinaga dan para pejabat Mabes Polri dan Kejaksaan Agung merasa dirinya dikorbankan, maka mereka bisa membeberkan skenario di balik prestasi pemenjaraan Antasari. Jika itu terjadi, guncangan politik besar tidak terhindarkan, karena hal ini menyangkut pembuktian hukum dan politik, soal benar tidaknya istana terlibat dalam pemenjaraan Antasari.

Dari sini bisa dipahami, mengapa istana tampak ragu-ragu dalam mendesak aparat di bawahnya untuk segera menuntaskan kasus Gayus.

Sumber: detiknews.com

Krisis Mesir

ElBaradei: Maju Terus Pantang Mundur

 

(AFP PHOTO/KHALED DESOUKI )
Tokoh kepercayaan oposisi Mohamed ElBaradei berbaur dengan para demonstran 

Mohamed ElBaradei yang kini menjadi tokoh kepercayaan kelompok oposisi di Mesir berbaur dengan puluhan ribu demonstran yang memadati Lapangan Tahrir di Kairo, Minggu (30/1/2011) malam waktu setempat. Ia menyerukan kepada seluruh rakyat Mesir bahwa perjuangan untuk melengserkan Presiden Hosni Mubarak tidak dapat dihentikan lagi.

"Kalian telah mengambil lagi hak-hak Anda dan apa yang telah kita mulai tidak bisa mundur lagi," katanya. "Kita hanya butuh satu permintaan, berakhirnya rezim dan dimulainya era baru," katanya disambut riuh rendah dan nyanyian turunkan Mubarak. Ia meminta rakyat Mesir bersabar dan meyakinkan bahwa perubahan akan datang dalam beberapa hari ke depan.

Obama Sebaiknya Minta Mubarak Mundur
Setelah mendapat sokongan dari sejumlah kelompok oposisi Mesir, termasuk Ikhwanul Muslimin, Mohamed ElBaradei mulai melancarkan diplomasinya. Ia menekan Pemerintah Amerika Serikat agar mendukung tuntutan mundurnya Presiden Hosni Mubarak.

Dalam sejumlah wawancara di stasiun televisi, ElBaradei sempat menyebut pemerintah AS kehilangan kredibilitasnya. Di satu sisi mendorong demokrasi di Mesir, tetapi di sisi lain mempertahankan dukungan kepada penguasa yang diktator yang menekan rakyatnya selama 30 tahun.

Kemudian, dalam wawancara lain, ia mengatakan bahwa kejatuhan Presiden Hosni Mubarak hanya soal waktu. Sebagian besar suara rakyat Mesir tak lagi menginginkan Hosni Mubarak. Ia menyerukan kepada Presiden AS Barack Obama untuk mengambil tindakan.

"Lebih baik bagi Presiden Obama agar jangan muncul sebagai orang terakhir yang mengatakan kepada Presiden Mubarak, 'Ini waktunya bagi Anda untuk keluar'," kata ElBaradei seperti dilansir CNN.

ElBaradei meragukan seruan Pemerintah AS agar Presiden Mubarak membuka dialog dengan rakyat dan melakukan transisi demokrasi bisa berjalan. Rakyat sudah telanjur tidak percaya dengan rezim yang telah berkuasa selama 30 tahun itu.

"Pemerintah Amerika tidak mungkin meyakinkan rakyat Mesir untuk percaya bahwa diktator yang telah memerintah selama 30 tahun akan bisa menerapkan demokrasi. Ini hanya lelucon," katanya kepada stasiun televisi CBS.

Sebelumnya ElBaradei menyerukan kepada Presiden Hosni Mubarak untuk mundur, Minggu (30/1/2011). Ia mengusulkan pembentukan pemerintah transisi bersama sampai pemilu yang jujur dan adil digelar. Mundurnya Mubarak akan memuluskan proses transisi di Mesir dan menghindari pertumpahan darah.

ElBaradei datang ke Mesir, Kamis (27/1/2011) atau sehari sebelum unjuk rasa besar-besaran pecah di Mesir. Ia adalah mantan Kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan penerima Nobel Perdamaian. ElBaradei mungkin salah satu kandidat presiden Mesir pada pemilihan umum mendatang.

Elbaradei: Mubarak Harus Mundur Hari Ini

 

AFP PHOTO/MOHAMMED ABED. 
Mohamed ElBaradei, Minggu (30/1/2011) menyerukan agar Presiden Mesir 
Hosni Mubarak meninggalkan kantornya dan memberi kesempatan 
pembentukan transisi pemerintahan bersama.

1

Tokoh oposisi Mesir, Mohamed ElBaradei, meminta Presiden Hosni Mubarak untuk mundur, Minggu (30/1/2011), hari ini juga. Ia menyerukan pembentukan pemerintahan bersama sebagai solusi damai di Mesir. Perginya Mubarak, menurutnya, akan menyelamatkan Mesir.

"Sudah jelas dan gamblang bahwa semua orang di Mesir meminta Mubarak keluar hari ini juga," katanya dalam wawancara yang disiarkan stasiun televisi CNN. "Ia harus pergi hari ini untuk memberi jalan transisi yang mulus dalam bentuk pemerintahan bersama yang akan diikuti dengan persiapan pemilu yang bersih dan adil," lanjutnya.

Mantan Ketua Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan penerima Nobel Perdamaian itu mengatakan, secara pribadi telah mendapat mandat dari semua elemen yang melakukan aksi demonstrasi di Mesir.

ElBaradei mengaku telah ditunjuk oleh faksi-faksi yang meminta Presiden Hosni Mubarak mundur untuk memimpin negosiasi pembentukan pemerintahan transisi bersama.

"Saya telah dipercayai mandat oleh orang-orang yang memimpin demonstrasi ini dan kelompok-kelompok yang lain juga setuju dengan pembentukan pemerintahan bersama," ujarnya. Ia berharap akan segera melakukan negosiasi dengan pihak militer untuk memuluskan upaya tersebut.

Mesir bergolak sejak para demonstran memulai aksi menentang pemerintahan Selasa minggu lalu. Permintaan tersebut ditanggapi Presiden Hosni Mubarak dengan membubarkan kabinet serta menunjuk Wakil Presiden dan Perdana Menteri baru. Namun, hal tersebut tak menyurutkan aksi massa. Sekitar seribu massa hari ini berkumpul di pusat kota Kairo untuk mendukung protes kepada pemerintah. Lebih dari 100 orang tewas menjadi korban bentrokan yang terjadi selama aksi unjuk rasa enam hari terakhir.

Sumber: kompas.com

Revolusi Mesir di Depan Mata

 

(AFP) Seorang pria memukul gambar Presiden Mesir Hosni Mubarak dengan sepatunya saat sejumlah orang berdemonstrasi untuk mendukung gelombang unjuk rasa masyarakat Mesir yang menentang rezim Mubarak di depan Gedung Putih, Washington, 29 Januari 2011

Korban terus berjatuhan seiring meluasnya demonstrasi antipemerintah di kota-kota utama di Mesir, Sabtu (29/1/2011). Sedikitnya 48 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara demonstran dan polisi sejak aksi pecah, Selasa.

Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Massa yang marah mengeroyok tiga polisi hingga tewas di kota Rafah, dekat Sinai. Di Kairo, polisi—yang dibenci masyarakat karena tindak represif terhadap rakyat selama ini—ditarik dari jalanan dan digantikan tentara Mesir.

Jumlah korban dikhawatirkan akan terus bertambah seiring semakin beringasnya massa. Stasiun televisi Al-Jazeera melaporkan, polisi melepaskan tembakan ke arah massa yang berusaha menyerbu Gedung Kementerian Dalam Negeri di Kairo, Sabtu siang.

Penjarahan merajalela setelah sekitar 60 persen kantor polisi di Mesir dibakar massa. Bentrokan juga terjadi di kota pelabuhan utama Ismailiya, sebelah timur laut Kairo. Sementara massa di Alexandria menginap di masjid di tengah kota dan bersiap beraksi lagi.

Di Kairo, puluhan ribu warga menyerukan Presiden Mesir Hosni Mubarak segera mundur dan pergi dari Mesir. ”Kami datang ke sini untuk menyerukan, ’Kami tidak menginginkan kamu sama sekali, kami ingin kau keluar dari negara ini!’” seru pengacara Mohammed Osama (25), yang turut dalam aksi di Lapangan Tahrir, Kairo.

Massa mengacuhkan langkah pembubaran kabinet dan janji reformasi, yang diumumkan Mubarak melalui televisi nasional, Sabtu selepas tengah malam. Mubarak berjanji segera membentuk pemerintahan baru, tetapi menegaskan tak akan mundur dari kursi presiden yang sudah ia duduki 30 tahun.

Rakyat Mesir menunggu-nunggu apakah Mubarak akan menunjuk kembali Menteri Dalam Negeri Habib Al-Adly, pejabat yang membawahkan kepolisian dan orang paling dibenci rakyat Mesir. Meski demikian, sebagian besar rakyat menganggap pernyataan dan janji Mubarak sudah terlambat dan menuntut presiden berusia 82 tahun itu segera lengser.

”Presiden Mubarak tidak memahami pesan yang disampaikan rakyat Mesir. Pidatonya sangat mengecewakan. Protes akan terus berlanjut sampai rezim Mubarak tumbang,” kata pemimpin oposisi Mesir, Mohamed ElBaradei, kepada stasiun televisi France24.

ElBaradei mengaku siap memimpin pemerintahan transisi jika diminta dan akan ikut aksi demonstrasi untuk memaksa Mubarak turun.

Kelompok oposisi yang dilarang pemerintah, Persaudaraan Muslim (Moslem Brotherhood), Sabtu, menyerukan agar transisi kekuasaan berjalan secara damai dengan pembentukan kabinet peralihan. Sebanyak 50 tokoh pemimpin Persaudaraan Muslim termasuk dalam 350 orang yang ditangkap aparat pemerintah Mesir, Jumat.

Hari Sabtu, sebagian jaringan telepon seluler mulai aktif kembali, tetapi jaringan internet masih diputus pemerintah.


Reaksi dunia

Presiden AS Barack Obama mendesak pihak berwenang di Mesir tidak melanjutkan menggunakan kekerasan untuk menghadapi para demonstran. Pesan Obama itu disampaikan saat ia menelepon Mubarak secara pribadi selama 30 menit.
Obama mendesak Mubarak mengambil langkah konkret menuju reformasi politik di Mesir dan agar Mubarak mengubah ”momen kegentingan” menjadi ”momen pengharapan”. Washington juga mengancam akan meninjau ulang bantuan bernilai miliaran dollar AS yang selama ini diberikan kepada Mesir apabila aparat keamanan negara itu bertindak kelewat batas terhadap para demonstran.

Mesir adalah salah satu sekutu utama AS di Timur Tengah dan salah satu penerima bantuan AS terbesar di dunia. Setiap tahun, AS menyuplai bantuan 1,3 miliar dollar AS khusus di sektor pertahanan saja.

Senator John Kerry, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, di sela-sela pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, juga menyatakan, Presiden Mubarak harus mengambil langkah yang akan dianggap berarti bagi rakyat Mesir. ”Membubarkan pemerintahan saja tidak bermakna apa pun. Menurut saya, dia harus berbicara mengenai berbagai masalah yang benar-benar dirasakan rakyat,” tutur Kerry.

Pernyataan senada disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague, Sabtu. Ia mendesak Mubarak menaruh perhatian serius terhadap tuntutan rakyat Mesir. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris David Cameron, yang juga sedang menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, mengatakan, Mesir membutuhkan reformasi.

”Dia harus memanfaatkan momen ini untuk membuat reformasi yang nyata, dan mendasarkan reformasi itu pada nilai-nilai universal yang menjadi hak setiap warga negara di dunia ini,” ujar Hague.

Meski demikian, tak semua pemimpin dunia mendukung pengunduran diri Mubarak. Raja Abdullah dari Arab Saudi mendukung Presiden Mubarak dan menyayangkan pihak-pihak yang telah mengganggu stabilitas dan keamanan Mesir. Sabtu pagi, Raja Abdullah menelepon Mubarak dari Maroko, tempat ia baru saja menjalani operasi tulang belakang.

Menurut kantor berita SPA, Raja Abdullah mengecam para pengacau yang telah mengganggu keamanan dan stabilitas Mesir dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi.

Israel, yang berbatasan langsung dengan Mesir dan menjalin hubungan baik dengan pemerintahan Mubarak selama ini, juga khawatir apabila terjadi perubahan rezim di Mesir karena itu berarti Israel akan kehilangan satu ”teman” lagi di Timur Tengah dan harus memikirkan strategi baru serta bernegosiasi ulang dengan penguasa Mesir yang baru.  
(AFP/Reuters/AP/DHF)

Sumber: kompas.com